CILEGON — Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Cilegon, Fauzi Desviandy, menyoroti pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif yang proses tahapannya akan dilaksanakan pekan depan.
Fauzi meminta kepada Walikota Cilegon Robinsar agar memperhatikan sejumlah aspek dan mempertimbangkan dengan matang sebelum menentukan pilihan.
Diketahui ada lima pejabat eselon II yang akan bersaing memperebutkan kursi Sekda Kota Cilegon. Kelima calon itu, yakni Hayati Nufus, Tb Heri Mardiana, Ahmad Aziz Setia Ade Putera, Dana Sujaksani, dan Ahmad Jubaedi.
"Yang pertama adalah dia (Sekda) harus mengerti birokrasi dan pemerintahan. Itu pasti. Kedua, mengerti terkait dengan anggaran. Ketiga, memahami program-program pemerintah pusat yang menjadi prioritas dan mungkin ada efeknya ke daerah terkait anggaran," ungkap Fauzi, Jumat (7/8/2026) kemarin.
Ia menjelaskan, kemampuan dan keterampilan dalam memahami postur anggaran daerah menjadi poin terpenting bagi sosok yang nanti akan menduduki jabatan Sekda, sekaligus juga sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Penguasaan terhadap literasi anggaran menjadi penekanan khusus, lantaran hal tersebut merupakan salah satu persoalan utama yang tengah dihadapi oleh Kota Cilegon.
"Yang membedakan satu dan lainnya adalah bagaimana kemampuan dia dalam memahami soal anggaran. Karena memang kita melihat ada beberapa undang-undang terkait belanja pegawai, di mana spesifikasinya belanja pegawai harus diturunkan," kata Fauzi.
"Kemudian, sebagai sosok yang juga akan menjadi Ketua TAPD ini harus mampu memimpin bawahannya untuk mencari inovasi dalam rangka peningkatan PAD. Dia mengerti terkait dengan ekonomi. Intinya, seorang yang cakap dalam memahami anggaran," sambungnya.
Permintaan yang dilontarkan Fauzi itu bukan tanpa alasan. Pasalnya, peristiwa yang menggambarkan kesemrawutan apabila seorang Sekda tidak memahami persoalan anggaran daerah itu pernah terjadi dalam sejumlah rapat bersama DPRD Kota Cilegon.
"Pernah kita bicara soal target pajak BPHTB sekitar Rp200 miliaran di 2027. Saat itu, yang jadi pertanyaan kita di Banggar, apakah itu realistis dan tercapai? Mengingat di Prognosis 2026 selama satu semester itu masih di angka 10 persen. Ini 2027 mau pasang target Rp200 miliaran. Ketua TAPD optimis, Kepala BPKPAD juga awalnya optimis, tapi setelah kita kulik lagi justru malah keberatan," bebernya.
Tidak soal pengetahuan dan pemahaman terkait anggaran, lanjut Fauzi, rekam jejak dari para calon Sekda definitif juga tidak kalah penting dan harus dipertimbangkan dengan bijak. Prinsip clean and clear tak bisa dianggap sebagai formalitas belaka.
Fauzi tak menampik dari kelima calon Sekda definitif yang bersaing tersebut memiliki karakteristik dan kelebihan yang berbeda-beda. Namun dalam hal ini, ia berharap agar sosok yang nanti terpilih itu dapat menjadi tauladan bagi para ASN di Pemkot Cilegon.
"Clean and Clear perlu. Tidak ada catatan rekam jejak yang negatif. Karena memang figur yang dibutuhkan adalah yang mencerminkan seorang pemimpin," pungkasnya.(Arie)
