CILEGON - Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Provinsi Banten, Syaiful Bahri, turut angkat bicara terkait adanya dugaan pengusaha lokal di Kota Cilegon yang meminta proyek senilai Rp5 triliun tanpa proses lelang kepada PT Chengda Engineering Co.
Diketahui, PT Chengda Engineering Co adalah satu satu main contractor yang membangun pabrik PT Chandra Asri Alkali (CAA) yang berlokasi di Kawasan Industri Krakatau Steel Kota Cilegon.
Baca juga: Chandra Asri Alkali Bangun Pabrik di Cilegon, Pengusaha Lokal Minta Proyek Pekerjaan Tanpa Lelang
Syaiful Bahri mengatakan, apa yang diperjuangkan Kadin Cilegon bersama dengan HIPMI, HIPPI dan HNSI terkait dengan keterlibatan pengusaha daerah merupakan hal yang wajar.
"Tentunya kami sebagai pengusaha pribumi, pengusaha lokal di Banten, khususnya di Cilegon wajar mempertanyakan masalah keterlibatan pengusaha daerah, khususnya Cilegon yang jumlahnya kurang lebih 2.000 pengusaha," ujar Syaiful Bahri dalam video seperti dikutip Babebanten.com, Rabu (14/5/2025).
Baca juga: Klarifikasi Kadin Cilegon Terkait Video Viral Pengusaha Minta Porsi Pekerjaan di Proyek CAA
Syaiful bilang, sebelum ramai di media sosial, Kadin Kota Cilegon sudah dua kali menyurati dan berkomunikasi dengan Chengda Engineering Co, tetapi tidak ditindaklanjuti oleh perusahaan asal Cina tersebut.
"Yang kami inginkan ada keterbukaan bahwa kami diajak ikut serta membangun, tentunya dengan kompetensi masing - masing. Ini yang betulnya sama - sama kita pertanyakan sejauh mana mereka punya keinginan untuk bisa melibatkan pengusaha daerah. Dalam Undang - undang Perseroan Terbatas harus melibatkan pengusaha lokal, selain masalah tenaga kerja, CSR dan lain sebagainya, "jelasnya.
Baca juga: Video Viral Oknum Pengusaha Minta Proyek Rp5 Triliun, Kapolres Cilegon: Tidak Boleh Ada Intimidasi!
Syaiful juga menegaskan, pengusaha lokal tidak anti investasi, justru senang dan menyambut baik dengan hadirnya investasi di Kota Cilegon.
"Kita bukan anti investasi, justru kita sangat senang karena di situ pasti ada masalah mengurangi pengangguran, penambahan PAD, pajak dan lain sebagainya, "pungkasnya.(Arie/BB)
