CILEGON - Aktivis dan Pemerhati Kebijakan Publik Kota Cilegon, Mulyadi Sanusi, menanggapi isu dugaan adanya pengkondisian proyek APBD yang belakangan mencuat di ruang publik.
Cak Mul sapaan akrab Mulyadi Sanusi, menyerukan agar semua pihak tetap mengedepankan etika advokasi dan tidak menggiring opini tanpa data yang valid.
“Kami tentu mendukung keterbukaan dan keadilan dalam pengelolaan proyek-proyek APBD. Tapi jangan sampai semangat mengawal berubah jadi penggiringan narasi yang prematur,” kata Cak Mul dalam keterangannya, Selasa (29/7/2025).
Ciptakan Iklim Demokrasi Kondusif
Menurut Cak Mul, tuduhan yang dilontarkan tanpa disertai bukti kuat justru bisa menjadi bumerang dan merusak kepercayaan publik terhadap mekanisme demokrasi lokal.
“Kalau memang ada dugaan pelanggaran, kita dorong penegakan hukumnya. Tapi tidak bisa langsung menuduh dan memvonis di luar jalur hukum,” ungkapnya.
Ia bahkan menyatakan bahwa sistem pengadaan di pemerintahan saat ini justru sudah mulai menunjukkan perbaikan.
“Beberapa proyek kini melalui e-katalog dan sistem LPSE, yang seharusnya mengurangi celah permainan. Kalau masih ada oknum yang coba intervensi, itu yang harus diidentifikasi secara spesifik, bukan menyamaratakan semua proses,” jelasnya.
Intimidasi dan Premanisme
Pihaknya juga menyoroti pentingnya membangun ruang komunikasi sehat antara masyarakat sipil, pemerintah, dan legislatif, terutama dalam pengawasan anggaran.
“Kami justru mendorong agar ormas atau kelompok mana pun menyampaikan aspirasi secara terbuka, lewat jalur audiensi resmi, bukan ancaman demo atau tekanan jalanan yang malah membuat situasi jadi kabur,” imbuhnya.
"Jangan lakukan gaya premanisme seperti yang sudah sudah dan akhirnya membuat kegaduhan dan mengganggu kondusifitas dengan cara mengancam demo atau intimidasi untuk menguasai proyek atau anggaran," ucap Cak Mul.
Ia berharap agar perhatian publik tetap difokuskan pada upaya konkret membangun transparansi dan tata kelola anggaran yang berintegritas.
Dirinya menyampaikan dukungan terhadap langkah-langkah pemerintah yang berkomitmen menjaga akuntabilitas dan membuka ruang kritik yang sehat, serta menolak segala bentuk premanisme anggaran yang berlindung di balik label organisasi.
“Cilegon milik kita bersama. Jika ada kekeliruan, mari luruskan bersama, bukan saling jegal dan menciptakan kegaduhan," pungkasnya. (Arie/red)
