CILEGON - Walikota CilegonRobinsar resmi mengangkat dan melantik Ahmad Aziz Setia Ade Putra sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif.
Diangkatnya Ahmad Aziz Setia Ade Putra menjadi Sekda bukan sekedar perubahan status jabatan, melainkan dimulainya fase pembuktian bagi sosoknya yang selama ini dikenal sebagai salah satu orang andalan Walikota Cilegon, Robinsar.Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Kota Cilegon dari Fraksi Gerindra, Ahmad Aflahul Aziz.
"Selamat kepada Pak Ahmad Aziz Setia Ade Putra. Beliau sudah melewati fase Plt, kemudian Pj, dan sekarang definitif. Artinya, seluruh proses penyesuaian sudah selesai. Sekarang waktunya pembuktian,” ungkapnya, Senin (31/8/2026).
Aziz mengatakan, kepercayaan kepala daerah kepada Ahmad Aziz merupakan modal politik dan birokrasi yang sangat besar. Namun, kepercayaan tersebut tidak boleh berhenti pada pelantikan dan seremoni.
“Karena beliau adalah salah satu orang yang paling dipercaya Robinsar, maka ekspektasinya tentu berbeda. Jangan sampai kuatnya kepercayaan hanya terlihat dari proses pengangkatan jabatan, tetapi tidak terlihat dalam percepatan kinerja pemerintahan. Kepercayaan harus dibayar dengan hasil,” jelasnya.
Baca juga: Melalui Manajemen Talenta, Walikota Robinsar Resmi Angkat Aziz Setia Ade Jadi Sekda Cilegon
Menurut Aziz, tantangan Kota Cilegon hari ini membutuhkan seorang Sekda yang tidak hanya mampu mengurus administrasi, tetapi berani menjadi pengendali birokrasi.
Ia menyoroti masih adanya persoalan penyerapan anggaran, aset daerah yang belum produktif, potensi PAD yang belum maksimal, koordinasi antar-OPD serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang lebih cepat.
“Cilegon ini kota industri dengan potensi besar, tetapi jangan sampai birokrasi kita masih berjalan dengan pola lama: rapat banyak, seremonial banyak, tetapi hasilnya tidak terasa. Sekda definitif harus mampu memutus mata rantai birokrasi yang lambat,” ujarnya.
Aziz juga meminta Sekda definitif segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh OPD. Menurutnya, ukuran keberhasilan kepala perangkat daerah tidak cukup hanya berdasarkan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, melainkan berdasarkan capaian dan dampaknya.
“Yang lambat harus dievaluasi. Yang tidak mampu mengeksekusi program harus dibina dan dikoreksi. Jangan ada lagi OPD yang nyaman bekerja sendiri-sendiri tanpa target yang jelas. Sekda harus menjadi panglima birokrasi, bukan sekadar perpanjangan meja administrasi,” harapnya.
Ia juga menyoroti persoalan aset daerah yang selama ini belum sepenuhnya memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan daerah.
“Sekda harus mulai membuka peta persoalan secara jujur. Aset mana yang produktif, mana yang mangkrak, mana yang bermasalah secara administrasi dan mana yang berpotensi menjadi sumber PAD. Jangan semua persoalan hanya dibicarakan, tetapi tidak pernah dituntaskan,” katanya.
Menurut Aziz, keberadaan Sekda definitif seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat agenda pemerintahan Robinsar-Fajar.
“Jangan sampai program kepala daerah tersandera oleh birokrasi. Kalau ada janji politik yang tidak berjalan karena koordinasi lemah atau OPD lambat, maka Sekda harus turun tangan. Karena pada akhirnya masyarakat tidak akan membedakan apakah yang gagal itu wali kota, sekda atau OPD. Yang masyarakat lihat adalah pemerintahnya,” tuturnya.
Aziz menegaskan DPRD akan memberikan dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, tetapi tetap menjalankan fungsi pengawasan secara tegas.
“Kami tentu berharap Sekda definitif bisa membawa perubahan. Tetapi DPRD juga tidak boleh kehilangan fungsi kontrol. Kalau setelah definitif tidak ada perubahan, anggaran tetap lambat, aset tetap mangkrak, PAD tidak meningkat dan koordinasi tetap lemah, tentu publik berhak mempertanyakan: apa bedanya sebelum dan sesudah definitif?,"tegasnya.
Menurutnya, jabatan Sekda definitif harus menjadi titik balik, bukan sekadar kepastian posisi.
“Pak Aziz sekarang punya legitimasi jabatan dan kepercayaan kepala daerah. Dua modal ini seharusnya cukup untuk bergerak lebih berani. Jangan sampai setelah definitif, wajah birokrasi Kota Cilegon tetap sama dan masalah lama terus berulang," terangnya.
Aziz berharap Sekda definitif mampu membuktikan bahwa dirinya layak disebut sebagai figur andalan kepala daerah.
“Kalau memang beliau orang andalan Robinsar, sekarang waktunya dibuktikan dengan perubahan yang dirasakan masyarakat. Jangan hanya menjadi andalan wali kota di ruang pemerintahan, tetapi harus menjadi motor perubahan bagi seluruh birokrasi,"ungkap Aziz.
“Sederhana saja, setelah definitif harus ada percepatan. Kalau semua masih berjalan seperti biasa, publik tentu akan bertanya: sebenarnya apa yang berubah?," pungkasnya.(Arie)
