CILEGON – Partai Golkar Kota Cilegon menyebut bahwa tidak ada jaminan kondisi Jalan Lingkar Selatan (JLS) akan lebih baik jika dikelola oleh pemerintah pusat.
Hal itu diungkapkan Sekretaris DPD II Partai Golkar Kota Cilegon, Mochamad Nasir Rosyid.
"Apakah ada jaminan jika dikelola pusat langsung glowing? Kan tidak juga," kata Nasir, menanggapi adanya wacana pelimpahan pengelolaan JLS ke pemerintah pusat, Senin (28/4/2025).
Nasir menjelaskan, JLS sejak awal dibangun dengan semangat kolektif antara pemerintah daerah dan industri di Kota Cilegon, bukan semata-mata untuk kepentingan ekonomi, melainkan sebagai solusi mengurai kemacetan di pusat kota.
"Secara politis, JLS itu dibangun untuk kepentingan masyarakat. Jadi bukan soal ekonomi saja, tetapi aspek sosialnya juga besar," ungkapnya.
Nasir mengingatkan, sebelumnya di era Walikota Heldy Agustian juga pernah ada wacana pelimpahan JLS ke pusat. Namun, Partai Golkar tetap konsisten bahwa JLS harus dipertahankan sebagai milik Pemerintah Kota Cilegon.
"Tinggal pinter-pinternya pemerintah daerah membangun komunikasi, baik dengan provinsi maupun pusat. Tidak harus diserahkan," ujarnya.
Menurut Nasir, pelimpahan JLS ke pusat belum tentu menjadi solusi perbaikan. Nasir bahkan menyoroti kondisi jalan nasional di kawasan Cilegon-Merak yang dinilainya banyak mengalami kerusakan dan perlu dilakukan perbaikan.
"Kalau lihat jalan nasional di Jawa mungkin bagus, tapi coba lihat Cilegon-Merak, banyak yang acak-acakan. Jadi tidak ada jaminan dikelola pusat langsung lebih bagus," katanya.
Ia menyarankan agar pengelolaan JLS tetap dilakukan Pemkot Cilegon dengan memperkuat kolaborasi bersama provinsi dan industri untuk pembiayaan perawatan.
"Ini waktunya kolaborasi. JLS bukan hanya penting untuk Cilegon, tapi juga menunjang mobilitas nasional, apalagi saat lebaran dan arus industri," pungkasnya. (Arie/BB)
