CILEGON - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon, Ahmad Aflahul Aziz menyoroti kebijakan Pemkot Cilegon yang hanya membayar Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar 50 persen.
Aziz mempertanyakan alasan mendasar Pemkot Cilegon yang tidak membayar penuh hak pegawai tersebut.
"Kebijakan apa sehingga kok bisa TPP ke-13 ini dipotong secara langsung dengan persentase 50 persen. Apakah karena memang kas daerah ini lagi kosong atau seperti apa?, " kata Aziz kepada wartawan, Selasa (24/6/2025).
Politisi Partai Gerindra itu mengungkapkan bahwa pemotongan TPP ASN tidak bisa dikait-kaitkan dengan efisiensi.
"TPP 13 ini jangan dikaitkan dengan efisiensi. Di Inpres Nomor 1 Tahun 2025 ini tidak termasuk efisiensi karena hak pegawai. Jangan semua dikaitkan dengan efisiensi, " jelasnya.
Aziz menyarankan agar Pemkot Cilegon mengkaji ulang kebijakan yang merugikan pegawai tersebut.
"Kami menyarankan ini kalau bisa dikaji ulang karena ini hak pegawai baik ASN maupun non ASN supaya mereka lebih semangat, " harapnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon, Dana Sujaksani mengatakan bahwa pembayaran 50 persen TPP ke-13 itu landasi Peraturan Walikota (Perwal).
"Bukan pemotongan. TPP ke-13 hanya kita berikan 50 persen semua. Itu karena kembali kepada kebijakan dan kondisi kemampuan keuangan daerah. Kalau tahun ini diberikan 50 persen bukan berarti yang 50 persennya tahun depan. Bisa jadi TPP 13 tahun depan 100 persen kalau kemampuan anggarannya memungkinkan, "jelasnya.
Dana mengaku tidak mengetahui persis berapa total anggaran TPP ke-13 yang diberikan 50 persen tersebut.
“TPP itu dari APBD dan hanya diberikan 50 persen. TPP 13 sudah diberikan semua. Total saya enggak ingat angkanya, "ujarnya.
Dana Sujaksani menyebut bahwa kondisi kas daerah Kota Cilegon saat ini baik - baik saja.(Arie/red)
