BANTEN - Sejumlah sekolah swasta di Banten menolak bergabung dalam program sekolah gratis yang menjadi andalan Gubernur dan Wakil Gubernur Banten, Andra Soni-Dimyati Natakusumah. Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Banten, Lukman Hakim.
"Ada juga yang nolak, untuk sekolah-sekolah yang besar dan mereka menyatakan tidak bergabung. Tapi banyaknya sih secara umum bergabung," kata Lukman kepada wartawan di Gedung DPRD Banten, Rabu (5/3/2025).
Lukman tidak merinci sekolah mana saja yang menolak program ini. Namun, berdasarkan data sementara, sebanyak 1.200 SMA/SMK/Skh dan MA telah menyatakan ingin mengikuti program sekolah gratis.
"Sudah ada 1.200an yang sudah input," ujar Lukman.
Program sekolah gratis akan mulai berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026 dengan dua skema pembayaran. Skema pertama, Pemprov Banten akan mengganti biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang telah dibayarkan orang tua setiap tiga bulan sekali.
"Kita rencanakan 3 bulan sekali (membayar pengganti SPP). Jadi 4 kali dalam setahun. Kalau mulai bulan Juli, berarti 2 kali dalam tahun ini. Karena ini tahun ajaran baru," jelas Lukman.
Skema kedua, Pemprov Banten akan membayarkan SPP secara flat langsung kepada sekolah. Kedua skema ini masih akan dibahas lebih lanjut dengan Gubernur dan Wakil Gubernur.
"Besok atau lusa saya akan menghadap ke Pak Gubernur," kata Lukman.
Pemprov Banten telah menyiapkan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk program ini.
Pada tahap awal, anggaran tersebut hanya mencakup pembiayaan bagi siswa kelas 10 di sekolah swasta, dengan rencana peningkatan cakupan ke seluruh siswa di kemudian hari.
"Kalau memang anggaran dan proses yang dilaksanakan sekarang bagus, kita lanjut. Kalau tidak akan ada evaluasi untuk periode berikutnya," tandas Lukman.
Artikel ini telah tayang di kompas.com, dengan judul: Disdikbud Banten Sebut Sekolah Swasta Tolak Program Sekolah Gratis Andra-Dimyati
