Kamis, 19 November 2026

Angka Pengangguran di Kota Cilegon Turun Jadi 6,5 Persen

CILEGON - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon mencatat penurunan angka pengangguran dari kisaran 7 persen pada 2025 menjadi sekitar 6,5 persen pada 2026. 

Penurunan tersebut diklaim tidak lepas dari sejumlah program pemerintah, mulai dari beasiswa pendidikan, pelatihan kerja, hingga pengembangan wirausaha baru.

Sekda Kota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengungkapkan, tren pengangguran di Cilegon turun menjadi 6,5 persen. Meski demikian, Pemkot Cilegon masih menghadapi pekerjaan rumah (PR) terkait penyerapan tenaga kerja lokal. 

Pasalnya, sejumlah posisi pekerjaan seperti pengemudi (driver) dan office boy (OB) di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Cilegon masih banyak diisi tenaga kerja dari luar daerah.

“Kita berencana menyiapkan regulasi untuk mendorong perusahaan memprioritaskan masyarakat lokal, khususnya pada pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan atau keahlian khusus,” ujarnya, Rabu (18/10/2026). 

Aziz menjelaskan, penurunan tingkat pengangguran dari 2025 ke 2026 dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya melalui program beasiswa yang dinilai membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Kota Cilegon. 

Serta, sejumlah alumni penerima beasiswa kini telah berhasil terserap di berbagai perusahaan, baik yang beroperasi di Cilegon maupun di luar daerah.

Peningkatan pendidikan tersebut dinilai membuat lulusan perguruan tinggi memiliki daya saing lebih baik sehingga peluang diterima di dunia kerja semakin terbuka.

“Yang pertama, program beasiswa. Itu ternyata sangat membantu juga. Yang dari beasiswa banyak alumni-alumni yang sudah mendapatkan dari beasiswa ini dapat diterima di perusahaan-perusahaan,” tuturnya.

Faktor kedua, kata Aziz adalah peran Disnaker dalam menjembatani kebutuhan perusahaan dengan pencari kerja. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi pembukaan lowongan pekerjaan, baik melalui saluran perusahaan maupun Disnaker.

Selain itu, Disnaker juga menggelar berbagai pelatihan keterampilan, seperti operator forklift dan tenaga keamanan (security). Lulusan pelatihan tersebut sebagian telah disalurkan ke perusahaan melalui kerja sama dengan penyedia jasa tenaga kerja.

Faktor ketiga adalah pengembangan wirausaha baru melalui pembinaan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Koperasi dan UKM.

Program tersebut diharapkan mampu mendorong masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga tidak hanya bergantung pada kesempatan bekerja di perusahaan.

“Jadi mereka tidak hanya mengandalkan dari sisi bekerja di perusahaan saja, tapi menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Memasuki 2027, pihaknya berencana mempertahankan pola intervensi tersebut dengan memperkuat peningkatan kualitas SDM, pengembangan UMKM, penciptaan wirausaha baru, serta memperluas informasi lowongan pekerjaan kepada masyarakat.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot membuka peluang menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai payung hukum atau pedoman bagi perusahaan agar memprioritaskan tenaga kerja lokal.

“Ya bisa saja nanti mungkin apakah dengan Perwal yang paling cepat lah kita bawahi supaya nanti atau memberikan minimalnya imbauan terlebih dahulu kepada perusahaan-perusahaan agar pada saat merekrut tenaga kerja yang tidak memerlukan skill, bisa menggunakan masyarakat Kota Cilegon saja,” ungkapnya.

Kebijakan tersebut terutama akan diarahkan pada pekerjaan melalui perusahaan outsourcing, termasuk posisi pengemudi dan OB yang dinilai dapat diisi oleh masyarakat lokal.

Ia memperkirakan kebijakan tersebut mulai disiapkan untuk diterapkan pada 2027. Namun, Pemkot terlebih dahulu harus merumuskan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Terkait dukungan anggaran, ia menyebut sejumlah program pengurangan pengangguran telah dialokasikan melalui organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Di antaranya anggaran pelatihan kerja di Disnaker, program beasiswa, serta pembinaan UMKM, termasuk fasilitasi sertifikasi halal dan perizinan produk.

Meski demikian, ia belum merinci total anggaran yang dialokasikan untuk seluruh program tersebut. Besarannya, kata dia, perlu dikonfirmasi kepada masing-masing OPD.

Untuk 2027, keberlanjutan dan besaran anggaran program akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Karena kita kan banyak program yang harus kita tuntaskan juga. Jadi kalau programnya tetap ada, hanya saja mungkin besarannya apakah masih tetap, meningkat, kita melihat kekuatan anggaran yang ada,” jelasnya.

Selain penyerapan tenaga kerja, Pemkot Cilegon juga mendorong perlindungan bagi pekerja sektor informal melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan.

Sasaran program tersebut di antaranya pedagang, Ketua RT, Ketua RW, dan pekerja informal lainnya yang belum mendapatkan perlindungan seperti pekerja formal melalui perusahaan.

Dengan perlindungan tersebut, pekerja diharapkan memperoleh jaminan apabila mengalami kecelakaan kerja maupun meninggal dunia.

Menurutnya, program itu penting agar masyarakat dapat bekerja dan menjalankan usaha tanpa harus terlalu khawatir terhadap risiko biaya yang muncul akibat kecelakaan kerja.

“Pemkot ingin memberikan kenyamanan, keamanan terhadap para pekerja yang nonformal. Sehingga pada saat melakukan pekerjaan, tidak ada hal-hal yang kurang diinginkan, ada kecelakaan kerja, kita bisa backup dari asuransi,” pungkasnya. (***)