CILEGON - Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menggelar Forum Konsultasi Publik Tahap I dalam rangka penyusunan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cilegon Tahun 2020–2040, Kamis (10/9/2026). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Aston Cilegon ini menjadi salah satu tahapan penting untuk menyelaraskan arah penataan ruang dengan perkembangan wilayah dan kebutuhan pembangunan Kota Cilegon ke depan.
Forum tersebut dibuka langsung oleh Walikota Cilegon Robinsar dan diikuti berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, instansi vertikal, akademisi, asosiasi profesi, pelaku usaha, hingga unsur lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan dan penyelenggaraan penataan ruang di Kota Cilegon.
Dalam kesempatan tersebut, Robinsar menjelaskan bahwa proses penyusunan revisi RTRW membutuhkan kontribusi seluruh pihak agar tata ruang yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan dalam jangka panjang.
“Kita berkumpul, berdiskusi, berdialog untuk memantapkan dan memastikan tata ruang Kota Cilegon untuk 5, 10, sampai 20 tahun yang akan datang. Tentunya ini membutuhkan pemikiran dan kontribusi semua pihak agar tata ruang juga bisa mengakomodasi kepentingan, tetapi tetap mengutamakan kepentingan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat Kota Cilegon,” ujarnya.
Robinsar menilai, revisi RTRW menjadi semakin penting seiring perkembangan Kota Cilegon sebagai salah satu kawasan industri dan investasi. Pertumbuhan industri dan investasi, menurutnya, harus dapat diakomodasi dalam tata ruang tanpa mengabaikan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat.
“Percuma Kota Cilegon banyak industrinya, tetapi kalau kotanya tidak sehat, tidak baik, tidak layak untuk masyarakat. Saya rasa itu yang paling utama,”ungkapnya.
Ia mengatakan, perkembangan investasi di Kota Cilegon diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun mendatang. Karena itu, potensi ruang baru maupun kawasan yang akan dikembangkan perlu direncanakan secara matang agar pertumbuhan industri dan pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
“Semua itu butuh diakomodasi, semua itu juga butuh didata, dibuat wacana yang jelas agar adanya industri ke depan juga tidak berdampak terhadap lingkungan,” katanya.
Selain investasi, Robinsar juga meminta aspek kebencanaan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam revisi RTRW. Pengalaman banjir yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Cilegon pada awal tahun, menurutnya, menjadi pembelajaran bahwa pembangunan kawasan harus disertai dengan perencanaan tata ruang dan sistem pengendalian lingkungan yang baik.
“Awal tahun kemarin sama-sama kita ketahui bagaimana banjir besar datang. Beberapa titik Cilegon juga tergenang. Itu cukup kita jadikan pelajaran agar revisi tata ruang ke depan betul-betul bisa memastikan bahwa dengan banyaknya bangunan, industri, dan perumahan ke depan, aspek kesehatan dan keselamatan tetap menjadi prioritas,” tuturnya.
Robinsar menegaskan, melalui proses revisi RTRW, seluruh kebutuhan pembangunan harus direncanakan secara jelas, termasuk infrastruktur pendukung dan sistem drainase, sehingga perkembangan kawasan tidak meningkatkan risiko bencana.
“Tidak ada lagi ke depan bicara banjir yang tidak ada salurannya. Semuanya harus jelas. Di sinilah tempatnya, di sinilah wadahnya. Kita bersama-sama rembukkan, bertukar pikiran, berdialog agar muncul pemikiran, gagasan, dan output yang jelas,”kata dia.
Ia juga mendorong agar konsep industri hijau atau green industry semakin diperkuat dalam arah pembangunan Kota Cilegon. Menurutnya, pertumbuhan industri harus memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan, sementara dampak negatifnya perlu diminimalkan melalui kebijakan dan regulasi yang tepat.
“Kita yakin ketika industri tumbuh, ekonomi tumbuh, kesejahteraan tumbuh. Tetapi ada sisi negatifnya. Yang negatif itulah yang kita sama-sama lihat, kita pastikan, dan kita minimalisir dengan kebijakan serta regulasi yang ke depan kita buat,” pungkasnya.(Arie)
