CILEGON - Ratusan massa yang terdiri dari guru honorer, madrasah, ngaji, paud, kader posyandu, linmas dan elemen masyarakat kembali melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Walikota Cilegon, Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (22/1/2025).
Dalam orasinya, pendemo mendesak Pemkot Cilegon untuk menyelesaikan honor mereka selama tiga bulan yakni Oktober, November dan Desember 2024 yang hingga saat ini belum dibayarkan.
"Kami juga mendesak kepada institusi Polri, Kejaksaan, BPKP RI, BPK, dan KPK untuk mengaudit defisit anggaran Pemkot Cilegon 2024," kata Koordinator aksi, Martin Al-Kosim.
Pendemo menilai Pemkot Cilegon telah gagal melaksanakan pengelolaan keuangan daerah serta tim TAPD belum maksimal bekerja dan harus bertanggung jawab terkait dengan defisit anggaran tersebut.
Massa menyayangkan Surat Edaran Pj Waliota Cilegon pada tanggal 24 Oktober 2024 terkait dengan efisiensi anggaran belanja daerah.
Menurut mereka, Surat Edaran tersebut telah dinodai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan patut diduga adanya pergeseran anggaran yang seharusnya para guru honorer dan tenaga honor lainnya dapat dibayarkan.
"Kami melakukan aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemangku kebijakan yang diduga dengan sengaja memerintahkan kepada para dinas untuk tetap melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa/konstruksi dengan nilai yang sangat besar sehingga berdampak dengan pembayaran gaji ribuan para guru madrasah,ngaji, kader, linmas dan lainnya, "ungkap pendemo. (Ardi)
