SERANG - Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), Haris Azhar, menyebut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto Cawe-cawe di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Haris Azhar mengaku, pihaknya menemukan sejumlah dugaan pelanggaran Pilkada 2024 yang dilakukan oleh Wakil Ketua Umum DPP PAN tersebut.
"Fakta-fakta yang kami kumpulkan dan kita dapat, si Yandri ini datang selalu ngumpulin aparatur desa. Agendanya apa? Dan disetiap pengumpulan itu ada materi yang kaitannya pencalonan salah satu pihak, yaitu istrinya. Bahkan dikumpulkan di tempat-tempat yang tidak lumrah. Ada di kantor polisi," jelasnya di salah satu hotel di Kota Serang. Jumat, (22/11/2024).
Haris mengungkapkan, Yandri Susanto sudah memanfaatkan jabatannya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
"Jadi menurut saya sangat tidak beretika, sangat tidak profesional, itu menunjukkan ada penggunaan kewenangan dia untuk memenangkan istri dia (Ratu Zakiyah)," ujarnya.
Saat ditanya kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Serang, Haris Azhar mengaku bingung.
"Bawaslu? Kita sudah merespon, Bawaslu enggak ngapa-ngapain, cuma kita kan enggak punya kewenangan. Dengan jawaban itu saya mau bilang, aneh yah dengan situasi yang gamblang seperti ini kok Bawaslu diam saja," cetusnya.
Senada diungkapkan Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen. Dia mengatakan dari banyaknya laporan pelanggaran Pilkada 2024, Provinsi Banten nomor 4 dan terbanyak kasus netralitas.
"Banten ini urutan 4 terbesar pelaporan pelanggaran, ada sekitar 180 sekian.Dari 180 itu kita periksa laporannya, ternyata paling banyak sola netralitas Kepala Desa. Nah indikasi netralitas Kepala Desa kita telusuri lebih jauh kenapa bisa di Banten paling banyak itu tidak netral, ternyata karena ada kedekatan dengan Yandri. Kenapa itu bisa mengarah ke Yandri, karena temuan-temuan kecil Bawaslu, dilihat lagi ternyata Adepsi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia)," pungkasnya (Red)
